Jakarta - FBINEWS
Polri membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah terjadinya pesta politik berbasis identitas pada Pilpres atau Pilkada 2024. Polri menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu.
"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan pemangku kepentingan terkait bersama KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (14/6/2022) .
"Untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," sambungnya.
Dedi mengatakan, calon juga bakal membentuk focus group discussion ( FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keragaman agama maupun ras.
"Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," katanya.
Dedi mengatakan, lawakan juga akan mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif.
"Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax , ujaran kebencian , dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujarnya.
Sebelumnya, Polri siap melaksanakan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi Operasi Mantap Brata.
"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes hingga tingkat polres jajaran," tutur Dedi.
Dedi mengatakan, ketakutan akan bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. di balik tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022.
"Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain," katanya
Source : humaspolri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar